Pages

Thursday, March 26, 2009

Sertifikat Hak Milik & Sertifikat Hak Guna Bangunan

HGB ada batasan waktu, klo nggak salah skarang ini HGB berlaku sampai 20 tahun. Setelah 20 tahun dan oleh pengguna lahan tidak diurus perpanjangan/peninggkatan hak, status tanah adalah milik negara.
SHM tidak memiliki jangka waktu, jadi klo punya tanah dgn sertifikat SHM, selamanya menjadi milik.

Namun, apapun jenis sertifikatnya, kalau negara sudah butuh untuk pembangunan, tetap bisa digusur.
Bedanya, klo nggak punya sertifikat, tinggal nunggu nasib, klo punya HGB ato SHM bisa nego harga.
---------
hak atas tanah itu ada beberapa macam …. HM, HGU, HGB, HAK PAKAI, dll. HM itu haknya turun temurun, terkuat, dan terpenuh, serta hanya boleh dimiliki oleh WNI. kalo HGB itu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 30 th. Tapi gak usah kuatir jangka waktunya dapat diperpanjang sampe 20 th dan juga dapat dialihkan kepada pihak lain serta dapat dijadikan jaminan utang. konon HGB dapat ditingkatkan statusnya menjadi HM. Lengkapnya baca saja UU AGRARIA!
---------
Tanah dengan status sertifikat hak guna bangun (HGB) bisa dijadikan sertifikat hak milik (SHM) dengan melakukan pengurusan pada kantor pertanahan di wilayah tanah shgb berada. Tanah dengan sertifikat HGB tersebut harus dimiliki oleh warga negara indonesia (wni) dengan luas kurang dari 600 meter persegi, masih menguasai tanah dan memiliki hgb yang masih berlaku atau sudah habis masa.

Syarat mengajukan permohonan mengubah sertifikat HGB ke hak milik :
1. Sertifikat asli HGB yang akan diubah status
2. Fotokopi IMB (izin mendirikan bangunan) yang memperbolehkan dipergunakan untuk didirikan bangunan
3. Bukti identitas diri
4. Fotokopi SPPT PBB (pajak bumi dan bangunan) terakhir
5. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat
6. Surat penyataan tidak memiliki tanah lebih dari 5 bidang dan luas kurang dari 5000 meter persegi.
7. Membayar biaya perkara

Tambahan :
- Bisa menggunakan jasa notaris PPAT (pejabat pembuat akta tanah) untuk pengurusan HGB ke SHM.
- Dasar hukum adalah Keputusan Menteri Negara / Kepala BPN No. 6 tahun 1998.

materi referensi:

2 comments:

  1. sertifikat saya tanggal lahirnya salah klo dibenahin syaratnya apa dan biayanya berapa ya?

    ReplyDelete
  2. HGU yg sebagian hak nya akan dialihkan kepada plasma, apakah perlu surat keterangan tanah tdk terlantar dari BPN Kalbar/KKU? Berapa biaya pengurusan surat keterangan tsb? Tks

    ReplyDelete